Unit Usaha Bumdes JAMUR TIRAM

Ini adalah salahsatu produk unit usaha Bumdes Karya Mandiri milik Desa Sukatani yaitu Budidaya Jamur Tiram, sejak dimulainya budidaya sampai hari ini sudah 20 kali tuai panen, kualitas produksi jamur dari Bumdes ini cukup bagus, hal ini menurut keterangan dari sejumlah pembeli baik perorangan maupun pengepul/tengkulak, katanya jamur dari bumdes ini warnanya putih bersih, tidak banyak mengandung air dan tidak terdapat hama (ulat kecil di dalam jamur). Semoga jamur tiram produk bumdes ini ke depan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Sukatani khususnya. amiiiin.   

Sukatani miliki Bumdes

Sejak diberlakukannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, salahsatu yang menjadi perhatian Pemerintah Desa Sukatani dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warganya adalah Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan Bumdes. Secara geografis Desa Sukatani merupakan wilayah pertanian khususnya tanaman sayur mayur, tak heran jika sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Melihat potensi tersebut, Pemerintah Desa bersama BPD mencoba untuk merintis Badan Usaha Milik Desa dimulai dengan menerbitkan Peraturan Desa No 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Seiring waktu, Bumdes ini telah memulai unit usaha perdananya yaitu unit usaha pertanian bidang budidaya jamur tiram, sampai posting ini dipublikasikan telah genap 17 hari menuai panen.

Di samping unit usaha pertanian, akan dirintis juga unit usaha penjualan gas LPG 3 kg, hal ini dikarenakan keprihatinan akan harga gas yang cukup tinggi pada tingkat konsumen, semoga dengan adanya unit usaha gas di Bumdes dapat menekan harga dan dapat memenuhi kebutuhan pasokan gas terhadap warga. Akan tetapi unit usaha gas yang akan dirintis Bumdes diusahakan jangan sampai mematikan para pengecer gas yang sudah ada di warga, bahkan harus menjadi pemasok kepada warung-warung penjual gas langsung kepada konsumen, karena harga gas dari Bumdes akan ditekankan untuk sebesar-besarnya meringankan beban beli masyarakat terhadap  LPG 3 kg ini.      

UU Desa Sumber Spirit Baru BUMDes

  Oleh: Aris Ahmad Risadi

 

Desa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesunguhnya sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUM Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kendati demikian upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal.   Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat. 

Secara teknis BUM Desa yang ada sekarang masih mengacu kepada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kedepan Desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan.  Dalam hal ini BUM Desa dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Saat ini BUM Desa diberi peluang untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesusai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun jenis-jenis usaha tersebut meliputi: 1) jasa 2) penyaluran sembilan bahan pokok, 3) perdagangan hasil pertanian; dan/atau 4) industri kecil dan rumah tangga.

Contoh dari usaha jasa adalah jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi. Usaha penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa. Usaha perdagangan hasil pertanian meliputi jagung, buah-buahan, dan sayuran. Terakhir usaha industri kecil dan rumah tangga, seperti makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.

Jenis usaha yang banyak diusahakan oleh BUM Desa yang sudah ada sekarang baru jenis usaha jasa, itupun baru sebatas jasa keuangan mikro. Dari ketentuan yang ada, BUM Desa dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai rintisan, unit usaha keuangan mikro sangat potensial dijadikan cikal bakal pembentukan BUM Desa. Strategi inilah yang tampaknya dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini, keberadaan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam) yang sehat menjadi syarat pembentukan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu. 

Di Pusat salah satunya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga perekonomian desa, termasuk BUM Desa.  Sejak tahun 2009 KPDT  telah memberikan kepercayaan kepada BUM Desa untuk mengelola Moda Transportasi yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT). Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Teknis DAK SPDT yang dikeluarkan oleh KPDT. 

Salah satu target yang ingin dicapai dari keberadaan sarana dan prasarana perdesaan yang didanai oleh DAK SPDT adalah meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat pemasaran, dan meningkatnya akses masyarakat di perdesaan daerah tertinggal terhadap pelayanan publik. 

Inisiatif  KPDT untuk memberikan kepercayaan kepada BUM Desa dalam pengelolaan Moda Transportasi bantuan DAK SPDT tampaknya tidak serta merta disambut oleh Pemerintah Kabupaten Tertinggal. Salah satu kendalanya karena sebagian besar dari kabupaten tertinggal tersebut belum memiliki BUM Desa. 

Beberapa kabupaten tertinggal yang memberanikan diri memberikan mandat kepada BUM Desa ternyata juga belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Faktor kesiapan BUM Desa dalam mengelola usaha masih menjadi kendala.  

Kondisi ini menjadi pertanda bahwa masih dibutuhkan upaya panjang untuk menjadikan BUM Desa sebagai pelaksana pembangunan perekomian perdesaan. Dibutuhkan sinergi dan dukungan yang sepadan dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

Ada 4 (empat) agenda pokok yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran BUM Desa, yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan. Tahapan ini meliputi: perumusan regulasi/pengaturan, dan penataan organisasi. Pemerintah harus merivisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dalam hal ini perlu menyesuaikan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, maka Daerah diharapkan untuk:

• Menyusun Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa yang minimal memuat tentang: bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil, keuntungan dan kepailitan, kerja sama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan masyarakat;
• Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dalam pembinaan terhadap BUM Desa; 

2. Penguatan kapasitas (capacity building). Mencakup pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi secara berjenjang. Pemerintah melakukannya kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah melakukannya kepada Pemerintah Desa dan BUM Desa;
3. Penguatan Pasar. Setelah BUM Desa berdiri diharapkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, perluasan pasar, dan mendapatkan fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya;
4. Keberlanjutan. Mencakup pengorganisasian, forum advokasi, dan promosi sehingga mendapatkan wujud BUM Desa yang ideal serta semakin mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan terutama  masyarakat dan dunia usaha. 

Masalah terbesar yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mendukung kehadiran dan mengoptimalkan peran BUM Desa adalah cengkraman Kementerian/Lembaga yang sudah kecanduaan mengelola kegiatan yang langsung ke tingkat desa. 

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

Kesemrawutan kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang muncul akibat ego sektoral dan tidak berdayanya Pemerintah Desa dalam memutus mata rantai ini diharapkan dapat terjawab dengan hadirnya BUM Desa dan paradigma baru pengelolan desa sesuai spirit UU Desa. 

1. Tulisan diadaptasi dari Makalah yang  disampaikan untuk acara “Kongres Gerakan Desa 2014” di Hotel Grand Cempaka - Jakarta, 5-6 September 2014.
2. Penulis adalah Ketua Perkumpulan Studi dan Pembangunan Indonesia (PSPI), anggota Relawan Desa.

Artikel diambil dari: http://www.kpdt.go.id/artikel/86/uu-desa-sumber-spirit-baru--bumdes pada tanggal 16 Februari 2015

Pengelolaan Dana Desa, Kemendesa Siapkan Buku Panduan

Jakarta (29/01/2015), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) berencana  akan  menyiapkan buku panduan atau buku pintar system keuangan desa. Karena kondisi kesiapan aparatur dan masyarakat desa saat ini,  belum memahami sepenuhnya terkait sistem pengelolaan anggaran.
“Diharapkan buku panduan itu, dapat membantu aparatur dan masyarakat desa untuk memahami tentang sistem keuangan desa dan pengelolaannya. Selain itu, pengelolaan keuangan desa ini akan menjadi salah satu materi utama dalam proses pendidikan bagi para pendamping-pendamping desa yang akan dibentuk,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
Hal itu dikemukakan Menteri Desa saat melangsungkan pertemuan dengan Dewan Pengurus Nasional-Ikatan Akuntan Indonesia (DPN-IAI) di kantor IAI, Menteng, Jakarta Pusat, , Kamis, (29/1). Menteri Marwan mengatakan, sehingga, setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangan Menengah Desa (PJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP)  Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
“Aparatur dan masyarakat desa perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan untuk itu. Sehingga dana yang dikucurkan ke setiap desa yang ada,  bisa menjadi bagian dalam menggerakkan perekonomian desa. Dan kemudian, akan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional,” ujar Menteri  Marwan.
Mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa diatur dalam Bab VIII Pasal 71 hingga pasal 77. Menurut Pasal 71 ayat (1) dalam UU no. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Rusman

diambil dari: http://www.kpdt.go.id/berita/1388/pengelolaan-dana-desa-kemendesa-siapkan-buku-panduan

Pelantikan Kepala Desa 2014-2020

Kepala Desa terpilih, H. Udin Sanusi Yandi, S.Pd sedang diambil sumpah jabatan pada hari pelantikan Kepala Desa tanggal 30 Januari 2014

 Ketua BPD Sukatani Wiwin Suhendrik sedang menyampaikan sambut

an pada pelantikan Kepala Desa Sukatani 30 Januari 2014

Foto bersama Anggota BPD Sukatani bersama Camat Pacet Bapak Candra Dwi Kusuma dan Kepala Desa Terpilih H. Udin Sanusi Yandi, S.Pd 

Bapak Camat Pacet, Kepala Desa Sukatani dan Ketua BPD Desa Sukatani 

Foto bersama lagi anggota BPD Sukatani bersama Camat Pacet dan Kepala Desa Sukatani, di sisi kanan yang bertopi dan berseragam merah marun adalah Ketua LPM Desa Suaktani 

Yadi Mulyadi Nur, S.Ag

Wakil Ketua BPD Desa Sukatani 

Ende Supriyadi, S.Pd.I

Sekretaris BPD Desa Sukatani

Asep R Permana

Komisi Pemerintahan BPD Desa Sukatani

Agus R Iskandar

Komisi Pembangunan BPD Desa Sukatani 

Denden Supriatna 

Komisi Pemerintahan BPD Desa Sukatani

Nurkholis Natsir
Komisi Kesejahteraan Masyarakat BPD Desa Sukatani

www.google.com

www.google.com<a href='http://www.google.com' rel='dofollow'>Google</a>www.google.com

Hakikat Doa kepada Allah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukatani Periode 2013 - 2019

Berdasarkan SK Bupati Cianjur Nomor 141.2/Kep.59-Pemdes/2013 anggota BPD Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. WIWIN SUHENDRIK

2. YADI MULYADI NUR

3. ENDE SUPRIYADI

4. NURKHOLIS NATSIR

5. AGUS R ISKANDAR

6. ASEP RAHMAT PERMANA

7. DENDEN SUPRIATNA

8. UJANG WAHIDIN

9. ASEP MULYANA

Pada tanggal 27 Nopember 2014 2 anggota atas nama Ujang Wahidin dan Asep Mulyana mengundurkan diri dengan alasan sibuk pada pekerjaan pokok, maka diusulkan kepada Bupati dengan Surat BPD No. 002/bpd-skt/2015 dan Berita Acara no.003/bpd-skt/ba/I/2015, dan susunannya sebagai berikut :

1. WIWIN SUHENDRIK ( Ketua )

2. YADI MULYADI NUR ( Wakil Ketua )

3. ENDE SUPRIYADI ( Sekretaris )

4. NURKHOLIS NATSIR ( Anggota )

5. AGUS R ISKANDAR ( Anggota )

6. ASEP RAHMAT PERMANA ( Anggota )

7. DENDEN SUPRIATNA ( Anggota )

Ketujuh Anggota BPD Sukatani ini disela-sela kesibukan profesi masing-masing, tetap memberikan perhatian yang luar biasa terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai anggota BPD, hal ini dibuktikan dengan telah terbitanya beberapa Peraturan Desa yang rancangannya diusulkan dari BPD, diantaranya Perdes Pilkades, Perdes Sewa Tanah Kas Desa, Perdes Badan Usaha Milik Desa, Perdes TKD SMKN Pacet Kampus 2, selain terbit Perdes, BPD pun telah dan selalu akan tetap memantau serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sukatani.

Dengan komposisi dan jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang ini, BPD memutuskan tidak memerlukan PAW (Pengganti Antar Waktu) karena dipandang sudah cukup dan mampu mengemban tugas BPD yang selama ini dihadapi. Semoga ke-7 orang ini selalu dikaruniai kesehatan dan kelancaran serta perlindungan dari Allah Azza wa Jall. Amiiin.